MK Tolak Gugatan UU MD3 0 : Foto Okezone Foto

Ketua Majelis Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva tengah didampingi Hakim Konstitusi Marida Farida Indrati kiri dan Patrialis Akbar, saat memimpin jalannya sidang uji materi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD UU MD3 di Gedung Mahkamah Konstitusi MK , Jakarta Pusat, Senin 29 9 2014 . MK menolak gugatan UU MD3 soal jabatan pimpinan di parlemen yang akan dipilih langsung oleh anggota DPR dan tidak lagi diberikan kepada partai politik sesuai perolehan kursi.

Ketua bidang Hukum DPP PDIP Trimedya Panjaitan kanan bersama pemohon Dwi Ria Latifa tengah0 dan Junimart Girsang, saag menghadiri sidang uji materi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD UU MD3 di Gedung Mahkamah Konstitusi MK , Jakarta Pusat, Senin 29 9 2014 . MK menolak gugatan UU MD3 soal jabatan pimpinan di parlemen yang akan dipilih langsung oleh anggota DPR dan tidak lagi diberikan kepada partai politik sesuai perolehan kursi.

Pemohon menghadiri sidang uji materi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD UU MD3 di Gedung Mahkamah Konstitusi MK , Jakarta Pusat, Senin 29 9 2014 . MK menolak gugatan UU MD3 soal jabatan pimpinan di parlemen yang akan dipilih langsung oleh anggota DPR dan tidak lagi diberikan kepada partai politik sesuai perolehan kursi.

Ketua bidang Hukum DPP PDIP Trimedya Panjaitan memberikan keterangan pers usai menghadiri sidang uji materi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD UU MD3 di Gedung Mahkamah Konstitusi MK , Jakarta Pusat, Senin 29 9 2014 . MK menolak gugatan UU MD3 soal jabatan pimpinan di parlemen yang akan dipilih langsung oleh anggota DPR dan tidak lagi diberikan kepada partai politik sesuai perolehan kursi.

Ketua Majelis Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva kiri berbicara Hakim Konstitusi Patrialis Akbar, saat memimpin jalannya sidang uji materi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD UU MD3 di Gedung Mahkamah Konstitusi MK , Jakarta Pusat, Senin 29 9 2014 . MK menolak gugatan UU MD3 soal jabatan pimpinan di parlemen yang akan dipilih langsung oleh anggota DPR dan tidak lagi diberikan kepada partai politik sesuai perolehan kursi.

Share on Facebook
Share on Twitter
whatsapp
Share on mail
copy link
0TOTAL SHARE

Link successfully copied

A A A

Ketua bidang Hukum DPP PDIP Trimedya Panjaitan memberikan keterangan pers usai menghadiri sidang uji materi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (29/9/2014). MK menolak gugatan UU MD3 soal jabatan pimpinan di parlemen yang akan dipilih langsung oleh anggota DPR dan tidak lagi diberikan kepada partai politik sesuai perolehan kursi.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari