Indonesia Corruption Watch (ICW), Indonesia Budget Centre (IBC), dan Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK) menggelar konferensi pers di kantor ICW jalan Kalibata Jakarta Selatan. Mereka menerangkan bahwa terdapat 63 anggota DPR selain Nazaruddin yang terlibat berbagai modus korupsi selama tahun 1999-2014. Mereka mendesak DPR segera mereformasi sistem dan mekanisme pembahasan APBN dan memberikan akses seluas-luasnya kepada publik terkait draf dokumen anggaran yang telah disusun, dibahas dan ditetapkan.
(ddk)
