Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP , Mardiasmo kiri , Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin dua kanan ,Ketua KPK, Abraham Samad dua kiri , dan Ketua BPK, Hadi Purnomo saat acara MOU Wilayah Bebas Korupsi WBK dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Senin 9 1 2011 . Penetapan WBK merupakan bagian dari upaya terus-menerus, terencana, dan sistemik untuk mewujudkan kementerian yang anti korupsi, sesuai dengan Instrusi Presiden RI nomor 9 tahun 2011 tentang rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2011.
Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP , Mardiasmo dua kiri , Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin tiga kanan ,Ketua KPK, Abraham Samad tiga kiri , dan Ketua BPK, Hadi Purnomo dua kanan saat acara MoU Wilayah Bebas Korupsi WBK dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Senin 9 1 2011 . Penetapan WBK merupakan bagian dari upaya terus-menerus, terencana, dan sistemik untuk mewujudkan kementerian yang anti korupsi, sesuai dengan Instrusi Presiden RI nomor 9 tahun 2011 tentang rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2011.
Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin kanan ,Ketua KPK, Abraham Samad kiri , menjawab MOU Wilayah Bebas Korupsi pertanyaan para wartawan usai acara MOU Wilayah Bebas Korupsi WBK dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Senin 9 1 2011 . Penetapan WBK merupakan bagian dari upaya terus-menerus, terencana, dan sistemik untuk mewujudkan Kementerian yang anti korupsi, sesuai dengan Instrusi Presiden RI nomor 9 tahun 2011 tentang rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2011.
Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP , Mardiasmo kiri , Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin dua kanan ,Ketua KPK, Abraham Samad dua kiri , dan Ketua BPK, Hadi Purnomo saat acara MOU Wilayah Bebas Korupsi WBK dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Senin 9 1 2011 . Penetapan WBK merupakan bagian dari upaya terus-menerus, terencana, dan sistemik untuk mewujudkan kementerian yang anti korupsi, sesuai dengan Instrusi Presiden RI nomor 9 tahun 2011 tentang rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2011.
Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP , Mardiasmo kiri , Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin tengah dan Ketua KPK, Abraham Samad kanan , usai melakukan MOU Wilayah Bebas Korupsi WBK dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Senin 9 1 2011 . Penetapan WBK merupakan bagian dari upaya terus-menerus, terencana, dan sistemik untuk mewujudkan kementerian yang anti korupsi, sesuai dengan Instrusi Presiden RI nomor 9 tahun 2011 tentang rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2011.
Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP , Mardiasmo kiri , Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin tengah dan Ketua KPK, Abraham Samad kanan , usai melakukan MOU Wilayah Bebas Korupsi WBK dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta Selatan, Senin 9 1 2011 . Penetapan WBK merupakan bagian dari upaya terus-menerus, terencana, dan sistemik untuk mewujudkan kementerian yang anti korupsi, sesuai dengan Instrusi Presiden RI nomor 9 tahun 2011 tentang rencana aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2011.
