Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan melakukan aksi Kamisan di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (16/2/2012). Pada aksi yang ke-246 itu mereka menanggapi pernyataan Presiden pada dialog dengan jurnalis (13/2/2012), bahwa pembentukan pengadilan HAM ad hoc bukan kewenangan Jaksa Agung melainkan Presiden sesuai pasal 43 ayat (2) UU.26/2000 tentang pengadilan HAM.
(hyo)
