Pemetaan Terintegrasi untuk Rakyat

Kepala Badan Informasi Geospasial Asep Karsidi kiri dan Kepala Balitbangnovda Sumatera Selatan Ekowati Retnaningsih, saat talk show bertema 'Pemetaan Terintegrasi Untuk Kesejahteraan Rakyat' di Jakarta, Senin 24 9 2012 . Menurut Asep Karsidi, tersedianya peta yang berkualitas sangat diperlukan untuk mencegah bentrokan massal akibat perebutan sebidang tanah dan ketidakjelasan informasi status lahan.

Kepala Badan Informasi Geospasial Asep Karsidi kanan dan Sekretaris Kementerian Koordinator dan Kesejahteraan Rakyat Indroyono Soesilo, saat talk show bertema 'Pemetaan Terintegrasi Untuk Kesejahteraan Rakyat' di Jakarta, Senin 24 9 2012 . Menurut Asep Karsidi, tersedianya peta yang berkualitas sangat diperlukan untuk mencegah bentrokan massal akibat perebutan sebidang tanah dan ketidakjelasan informasi status lahan.

Dari ki-ka Presiden Direktur PT Bhumi Prasaja Rasjid Aladin, Deputi Kementerian Riset dan Tekhnologi Idwan Suhardi, Sekretaris Kementerian Koordinator dan Kesejahteraan Rakyat Indroyono Soesilo, Kepala Badan Informasi Geospasial Asep Karsidi dan Kepala Balitbangnovda Sumatera Selatan Ekowati Retnaningsih, saat talk show bertema 'Pemetaan Terintegrasi Untuk Kesejahteraan Rakyat' di Jakarta, Senin 24 9 2012 . Menurut Asep Karsidi, tersedianya peta yang berkualitas sangat diperlukan untuk mencegah bentrokan massal akibat perebutan sebidang tanah dan ketidakjelasan informasi status lahan.

Kepala Badan Informasi Geospasial Asep Karsidi saat talk show bertema 'Pemetaan Terintegrasi untuk Kesejahteraan Rakyat' di Jakarta, Senin 24 9 2012 . Menurut Asep Karsidi, tersedianya peta yang berkualitas sangat diperlukan untuk mencegah bentrokan massal akibat perebutan sebidang tanah dan ketidakjelasan informasi status lahan.

Kepala Badan Informasi Geospasial Asep Karsidi saat talk show bertema 'Pemetaan Terintegrasi untuk Kesejahteraan Rakyat' di Jakarta, Senin 24 9 2012 . Menurut Asep Karsidi, tersedianya peta yang berkualitas sangat diperlukan untuk mencegah bentrokan massal akibat perebutan sebidang tanah dan ketidakjelasan informasi status lahan.