Peneliti Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafiz saat diwawancarai wartawan usai konfrensi pers mengenai "Eksaminasi Putusan DKKP untuk Tertib Hukum Penyelenggaraan Pemilu yang Demokratis," di Jakarta, Senin (3/12/2012). Koalisi Amankan Pemilu 2014 tanggapi putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang merekomendasikan 18 partai politik yang tak lolos verifikasi administrasi disertakan dalam verifikasi faktual. Mereka menilai DKPP melampaui kewenangan yang dimiliki, dan menyatakan akan melakukan eksaminasi publik atas putusan kontroversial DKP. Mereka Meminta DKPP untuk melakukan penegakan kode etik penyelengaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak mengeluarkan putusan yang justru dapat menganggu tatanan penyelenggaraan pemilu di Indonesia dan berpotensi mengambil kewenangan KPU maupun Bawaslu.
(rsb)
