Kontroversi dan Risiko Dampak Hukum Privatisasi JICT Jilid II

Arif Julianto/okezone, Jurnalis · Jum'at 22 Maret 2019 09:45 WIB

Dari kiri: Moderator Executive Producer I-News Hardy Hermawan, Ekonom Universitas Indonesia Oskar Vitriano, Dosen Universitas Muhammadiyah Jakarta Septa Chandra, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Oce Madril dan Ketua Umum Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI) Nova Sofyan Hakim, saat diskusi nasional "Kasus Privatisasi JICT Jilid II (2015-2019), Kemana Pemerintah dan KPK" di Hotel Sunlake, Sunter, Jakarta Utara, Kamis 21 Maret 2019. Kontroversi muncul terkait dengan privatisasi JICT ini. Audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan privatisasi JICT jilid II melanggar berbagai aturan dan terindikasi merugikan negara minimal Rp4,08 triliun. Namun dengan berbagai kontroversi dan risiko dampak hukum karena mengabaikan audit BPK, privatisasi ini terus dijalankan Pelindo II dan Hutchison.

Baca Juga: Pansus Pelindo II Serahkan Berkas Temuan BPK RI ke KPK

(jul)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini