Share

Kolaborasi BPKH dan KPK Mengawal Dana Haji yang Transparan dan Akuntabel

MPI, Jurnalis · Jum'at 06 Januari 2023 21:45 WIB
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berkunjung ke Gedung Merah Putih KPK pada Kamis 5 Januari 2023 untuk melakukan audiensi, hal ini dilakukan sebagai bentuk mitigasi korupsi serta mendapatkan saran dan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
 
BPKH sebagai pemegang amanah umat yang dititipkan dana haji bertugas untuk mengoptimalisasi dan memberikan kemaslahatan bagi umat muslim di Indonesia. Pada saat biaya haji ditetapkan oleh pemerintah dan DPR, BPKH akan mendistribusikan biaya tersebut kepada Ditjen PHU Kementerian Agama dalam hal ini sebagai penyelenggara haji.
 
Fadlul Imansyah Kepala Badan Pelaksana BPKH menyampaikan “Biaya haji di tahun 2022 mencapai Rp 98 juta sedangkan masyarakat membayar sebesar Rp 39 juta, selisih ini dibayarkan dari nilai manfaat yang dikelola BPKH, ini merupakan tantangan bagi investasi yang dilakukan. Saat ini BPKH mengelola saldo Rp 165 Triliun dengan sebaran bentuk Surat Berharga Syariah Negara, Penempatan di Perbankan dan investasi langsung," ujarnya.
 
Fadlul menambahkan, BPKH telah melakukan penjajakan dengan Syarikah Arab Saudi untuk memulai bisnis di Arab Saudi dalam segi transportasi, akomodasi dan makanan mengingat banyaknya jemaah asli Indonesia pada saat musim haji dan umroh. BPKH dalam prosesnya berharap dapat dikawal oleh KPK pada saat BPKH melakukan investasi strategis dalam ekosistem perhajian. (MPI) (ddk)

(MPI)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini