BKSAP DPR RI dan UPH Bahas Diplomasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Universitas Pelita Harapan (UPH) menerima kunjungan kerja Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI pada Senin, 27 Oktober 2025, di Kampus UPH Lippo Village, Karawaci. Kunjungan bertema “Diplomasi Perlindungan WNI: Menguatkan Peran Negara dalam Sengketa dan Isu Ketenagakerjaan Internasional” ini menjadi forum dialog antara parlemen dan akademisi untuk memperkuat peran diplomasi dalam melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri.

 

Delegasi BKSAP dipimpin oleh Bramantyo Suwondo, M.IR., didampingi Wakil Ketua Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos., M.Comm & MediaSt., dan Muhammad Husein Fadlulloh, B.Bus., M.M., M.B.A.. Turut hadir sejumlah anggota BKSAP lainnya. Rombongan disambut oleh Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng., Sc. (Rektor UPH), Dr. Stephanie Riady, B.A., M.Ed. (Presiden UPH), serta jajaran pimpinan fakultas dan guru besar.

 

Rektor UPH menyampaikan apresiasi atas inisiatif BKSAP menjalin dialog dengan dunia akademik. “UPH siap menjadi mitra strategis dalam memberi solusi berbasis riset untuk isu nasional, termasuk perlindungan pekerja migran,” ujarnya.

 

Dalam diskusi, Bramantyo Suwondo menegaskan bahwa diplomasi parlemen harus menjadi instrumen nyata negara dalam melindungi warga di luar negeri. Irine Yusiana menambahkan bahwa perguruan tinggi berperan penting dalam memberi masukan terhadap kebijakan publik yang berpihak pada rakyat, sementara Adde Rosi Khoerunnisa menyoroti meningkatnya kasus trafficking berkedok magang luar negeri.

 

Dari pihak UPH, berbagai masukan disampaikan, antara lain: Dr. Gracia Shinta Ugut menekankan pentingnya pelatihan dan literasi keuangan bagi calon pekerja migran, Dr. Velliana Tanaya menyoroti perlunya edukasi hukum dan lembaga penempatan tenaga kerja yang legal, Prof. Edwin Tambunan dan Prof. Aleksius Jemadu menekankan bahwa isu migran bukan sekadar ekonomi, tetapi juga keamanan manusia dan diplomasi antarwarga,Prof. Jamin Ginting mendorong penyusunan roadmap pelatihan dan pembangunan shelter bagi WNI di luar negeri dan Prof. Agus Budianto menegaskan perlunya diplomasi yang tegas dan bermartabat dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan global.

 

Menutup kegiatan, Bramantyo Suwondo menyampaikan apresiasi atas pandangan yang diberikan UPH. Diskusi ini, menurutnya, membuka wawasan penting bagi BKSAP dalam memperkuat kebijakan perlindungan pekerja migran.

 

Kunjungan ini menegaskan sinergi antara parlemen dan perguruan tinggi dalam mewujudkan diplomasi yang berpihak pada rakyat, sekaligus memperkuat komitmen UPH untuk berkontribusi bagi kemajuan bangsa melalui pendidikan, penelitian, dan pelayanan yang berdampak.

Follow