Paripurna DPR Setujui Perubahan KUHAP Menjadi Undang-Undang 0 : Foto Okezone Foto

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas kedua kiri menyerahkan berkas pendapat akhir kepada Ketua DPR Puan Maharani kanan yang disaksikan oleh Wakil Ketua DPR Adies Kadir kedua kanan dan Saan Mustopa kiri pada Rapat Paripurna ke-8 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 205-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 18 11 2025 .

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan pendapat akhir mewakili Presiden pada Rapat Paripurna ke-8 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 205-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 18 11 2025 .

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan laporan hasil pembahasan pada Rapat Paripurna ke-8 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 205-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 18 11 2025 .

Dalam rapat tersebut DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP untuk disahkan menjadi undang-undang.

Share on Facebook
Share on Twitter
whatsapp
Share on mail
copy link
TOTAL SHARE

Link successfully copied

A A A

JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (kedua kiri) menyerahkan berkas pendapat akhir kepada Ketua DPR Puan Maharani (kanan) yang disaksikan oleh Wakil Ketua DPR Adies Kadir (kedua kanan) dan Saan Mustopa (kiri) pada Rapat Paripurna ke-8 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 205-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk disahkan menjadi undang-undang.

(Arif Julianto/okezone)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari