Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan KontraS bersama Para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM membawa surat sebanyak 1257 pucuk yang ditujukan untuk Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono di Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres , Jakarta Pusat, Senin 14 5 2012 . Aksi yang bertepatan dengan momentum 14 tahun tragedi Trisakti, meminta kepada Presiden untuk segera merespon surat korban pelanggaran HAM berat dengan mengeluarkan kebijakan politik dan administrasi yang dapat mempercepat penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Surat-surat yang ditujukan untuk Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin 14 5 2012 . Aksi yang bertepatan dengan momentum 14 tahun tragedi Trisakti, meminta kepada Presiden untuk segera merespon surat korban pelanggaran HAM berat dengan mengeluarkan kebijakan politik dan administrasi yang dapat mempercepat penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Seorang aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan KontraS meletakan surat-surat yang ditujukan untuk Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin 14 5 2012 . Aksi yang bertepatan dengan momentum 14 tahun tragedi Trisakti, meminta kepada Presiden untuk segera merespon surat korban pelanggaran HAM berat dengan mengeluarkan kebijakan politik dan administrasi yang dapat mempercepat penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan KontraS bersama Para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM membawa surat sebanyak 1257 pucuk yang ditujukan untuk Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin 14 5 2012 . Aksi yang bertepatan dengan momentum 14 tahun tragedi Trisakti, meminta kepada Presiden untuk segera merespon surat korban pelanggaran HAM berat dengan mengeluarkan kebijakan politik dan administrasi yang dapat mempercepat penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan KontraS bersama Para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM membawa surat sebanyak 1257 pucuk yang ditujukan untuk Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin 14 5 2012 . Aksi yang bertepatan dengan momentum 14 tahun tragedi Trisakti, meminta kepada Presiden untuk segera merespon surat korban pelanggaran HAM berat dengan mengeluarkan kebijakan politik dan administrasi yang dapat mempercepat penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan KontraS bersama Para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM membawa surat sebanyak 1257 pucuk yang ditujukan untuk Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin 14 5 2012 . Aksi yang bertepatan dengan momentum 14 tahun tragedi Trisakti, meminta kepada Presiden untuk segera merespon surat korban pelanggaran HAM berat dengan mengeluarkan kebijakan politik dan administrasi yang dapat mempercepat penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan KontraS bersama Para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM membawa surat sebanyak 1257 pucuk yang ditujukan untuk Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin 14 5 2012 . Aksi yang bertepatan dengan momentum 14 tahun tragedi Trisakti, meminta kepada Presiden untuk segera merespon surat korban pelanggaran HAM berat dengan mengeluarkan kebijakan politik dan administrasi yang dapat mempercepat penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan KontraS bersama Para korban dan keluarga korban pelanggaran HAM membawa surat sebanyak 1257 pucuk yang ditujukan untuk Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin 14 5 2012 . Aksi yang bertepatan dengan momentum 14 tahun tragedi Trisakti, meminta kepada Presiden untuk segera merespon surat korban pelanggaran HAM berat dengan mengeluarkan kebijakan politik dan administrasi yang dapat mempercepat penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
