Sejumlah aktivis KontraS membawa Kartu Pos Munir untuk diserahkan ke Kementerian Setneg di Jakarta, Selasa 17 1 2017 . Ribuan Kartu Pos Munir yang ditandatangani berbagai kalangan masyarakat dari 20 kota ini merupakan bentuk keprihatinan dan protes atas sikap pemerintah yang mengelak menjalankan perintah putusan Komisi Informasi Pusat untuk segera mengumumkan dokumen hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Munir kepada khalayak umum.
Koordinator KontraS Haris Azhar kedua kanan memberikan pernyataan sebelum menyerahkan Kartu Pos Munir kepada Kementerian Setneg di Jakarta, Selasa 17 1 2017 . Ribuan Kartu Pos Munir yang ditandatangani berbagai kalangan masyarakat dari 20 kota ini merupakan bentuk keprihatinan dan protes atas sikap pemerintah yang mengelak menjalankan perintah putusan Komisi Informasi Pusat untuk segera mengumumkan dokumen hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Munir kepada khalayak umum.
Koordinator KontraS Haris Azhar kiri bersitegang dengan sejumlah petugas kepolisian ketika berjalan menuju Kementerian Setneg untuk menyerahkan Kartu Pos Munir di Jakarta, Selasa 17 1 2017 . Ribuan Kartu Pos Munir yang ditandatangani berbagai kalangan masyarakat dari 20 kota ini merupakan bentuk keprihatinan dan protes atas sikap pemerintah yang mengelak menjalankan perintah putusan Komisi Informasi Pusat untuk segera mengumumkan dokumen hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Munir kepada khalayak umum.
Koordinator KontraS Haris Azhar ketiga kiri bersama sejumlah rekannya menyerahkan Kartu Pos Munir ke perwakilan Kementerian Setneg di Jakarta, Selasa 17 1 2017 . Ribuan Kartu Pos Munir yang ditandatangani berbagai kalangan masyarakat dari 20 kota ini merupakan bentuk keprihatinan dan protes atas sikap pemerintah yang mengelak menjalankan perintah putusan Komisi Informasi Pusat untuk segera mengumumkan dokumen hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Munir kepada khalayak umum.
Sejumlah aktivis KontraS membawa Kartu Pos Munir untuk diserahkan ke Kementerian Setneg di Jakarta, Selasa 17 1 2017 . Ribuan Kartu Pos Munir yang ditandatangani berbagai kalangan masyarakat dari 20 kota ini merupakan bentuk keprihatinan dan protes atas sikap pemerintah yang mengelak menjalankan perintah putusan Komisi Informasi Pusat untuk segera mengumumkan dokumen hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta Munir kepada khalayak umum.
